Agroredaksi.com-Pemkot Malang, berencana memberikan fasilitas terbaiknya hingga sarapan prasarana (Sarpras) untuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang. Mengingat, kantor PGRI Kota Malang saat ini, dirasa kurang memadai untuk sebuah organisasi besar
Diperlukan kantor yang lebih representatif dan strategis dengan sarananya yang lebih lengkap. Apalagi, Kota Malang adalah Kota Pendidikan. Kewibawaan, perlu juga dikesankan dari penilaian masyarakat umum. Ia bahkan, menyebut kantor PGRI Kabupaten Malang, yang cukup besar.
Hal itu disampaikan Walikota Malang, Dr Wahyu Hidayat saat memberikan arahan di pengukuhan Ketua dan pengurus PGRI Kota Malang, periode 2025 -2030 di kantor PGRI, Jl Tretes, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Senin 04 Agustus 2025
“Ya ini, kondisi luasan kantor
mungkin tidak tidak terlalu luas ya. Semoga bisa nantinya diperluas lagi atau seperti apa. Ini mumpung ketua PGRI nya baru. Mungkin juga, bisa dikomunikasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Mungkin perlu satu ruangan, yang bisa menambah kewibawaan,” terang Walikota Malang, Dr Wahyu Hidayat saat ditemui di lokasi kantor PGRI, Senin 04 Agustus 2025.
Ia menambahkan, dengan pemimpin yang baru, diharapkan bisa lebih baik. Permasalahan pendidikan yang masih berkisar kepada kesejahteraan guru dan kwalitas pendidikan, perlu terus ditingkatkan. Terlebih, bisa terkait dengan penyiapan generasi emas mendatang.
“Terus kita upayakan untuk lebih baik. Ada ketua yang baru dikukuhkan, semoga semua lebih biak. Tentunya, ada tongkat estafet, dibarengi ada evaluasi, untuk peningkatan ke depan,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang yang baru dikukuhkan, Agus Wahyudi menyambut baik kehadiran Walikota Malang. Menurutnya, kepedulian dan perhatian itu, bisa menjadi penyemangat di lingkungan pendidikan di Kota Malang.
“Tentu, kami berterima kasih kepada Pak Wali, telah berkenan hadir. Apalagi, dengan ide dan gagasan tentang perluasan atau perhatian terhadap kantor PGRI,” jelasnya.
Ia mengaku, saat ini di satuan yang ia pimpin, memang mengalami kekurangan SDM. Sementara, sekolah tidak bisa mengangkat honorer.
“Tenaga pendidik, terus ada yang pensiun. Akhirnya guru mengajar, dengan jam yang lebih,” lanjutnya. (Ed)
