Agroredaksi.com– Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Senin (13/10).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kota Batu atas pandangan, masukan, dan saran konstruktif yang disampaikan pada sidang paripurna sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda APBD 2026 agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
*Sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan Kota Batu yang terarah, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat. Pemerintah Kota Batu terbuka terhadap seluruh masukan yang bersifat membangun, karena itu bagian dari semangat kolaborasi demi kemajuan daerah,” ujar Wali Kota Nurochman.
Menanggapi pandangan sejumlah fraksi, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batu berkomitmen menjaga keselarasan antara Raperda APBD 2026 dengan RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ia juga memastikan setiap dinamika atau penyesuaian pagu anggaran akan dikomunikasikan secara transparan dengan DPRD, sesuai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, proses perencanaan hingga evaluasi kami lakukan secara partisipatif dan berbasis data,” tegasnya.
Menanggapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp168,69 miliar, Pemkot Batu mengambil langkah rasionalisasi belanja secara cermat dan bijak, termasuk pengurangan perjalanan dinas, rasionalisasi tunjangan, dan penghapusan kegiatan yang tidak mendesak.
Langkah efisiensi ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah strategi peningkatan PAD dijabarkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi pelayanan pajak melalui aplikasi SIP Mobile SAE, pemberian insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan investasi, penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, UMKM dan pertanian hortikultura, serta optimalisasi aset dan potensi baru seperti e-parkir di Alun-Alun, pajak air tanah, penataan regulasi villa dan homestay berbasis platform digital, serta pembaruan data PBB.
“Penurunan transfer dari pusat justru menjadi pemicu bagi kami untuk bertransformasi menuju kemandirian fiskal. Semangat ini sejalan dengan visi Mbatu SAE yang menempatkan inovasi dan kemandirian sebagai fondasi utama pembangunan,” ungkap Nurochman.
Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batu terus menyeimbangkan komposisi belanja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Belanja pendidikan telah mencapai 22,59 persen, sedangkan peningkatan kualitas SDM mencapai 1,80 persen. Pemerintah berkomitmen menyesuaikan belanja pegawai dan belanja infrastruktur secara bertahap hingga lima tahun ke depan.
APBD Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada layanan dasar, yaitu peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang kelas dan digitalisasi pembelajaran, peningkatan layanan Puskesmas, percepatan penurunan stunting dan penguatan sistem rujukan, serta pengembangan UMKM, revitalisasi pasar rakyat dan program padat karya.
“Kami ingin memastikan APBD 2026 benar-benar pro rakyat. Anggaran harus hadir di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan,” kata Wali Kota.
Menanggapi perhatian DPRD terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batu telah membentuk Satuan Tugas MBG untuk memastikan kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran program.
Satgas ini melakukan evaluasi berkala dan memberikan rekomendasi strategis, antara lain sinkronisasi data penerima, pembekalan SDM di dapur dan sekolah, penambahan tenaga ahli gizi, serta penerapan SOP yang ketat di setiap tahapan penyediaan makanan.
“Kami pastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan aman, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita. Ini bukan sekadar program nasional, tapi komitmen moral untuk menyiapkan generasi Kota Batu yang sehat dan cerdas,” tutur Nurochman.
Menutup sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya memperkuat prinsip good governance dan partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan. Pelibatan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha akan terus ditingkatkan agar setiap kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan nyata warga Kota Batu.
“Kami ingin membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kota Batu akan maju bila seluruh unsur masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan,” pungkas Wali Kota Nurochman.( Prokopim/ sfl)
