Agroredaksi.com-JAWA TIMUR — PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), baik produk subsidi maupun nonsubsidi, dalam kondisi aman dan terjaga. Pertamina menyebut stok serta distribusi terus dipantau untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.Rabu( 19/08/26).
Ia menegaskan, Pertamina terus menjaga ketahanan stok sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah.
“Untuk produk subsidi maupun nonsubsidi dapat kami pastikan tidak ada kendala. Selalu dalam posisi terjaga dan tersedia,” ujar Ahad.
Menurutnya, Pertamina memiliki kewajiban memastikan tidak terjadi kesenjangan antara proses pengiriman, penerimaan hingga BBM tersebut dimanfaatkan masyarakat. Khusus BBM subsidi, penyalurannya tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Ahad menjelaskan, produk subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, termasuk LPG, bukan berarti barang yang tidak tersedia. Namun, Pertamina sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan pemerintah harus memastikan penyalurannya sesuai kuota sehingga dapat dinikmati masyarakat hingga akhir tahun.
“Pertamina sebagai pihak yang ditugaskan oleh pemerintah harus memastikan penyaluran BBM subsidi bisa dinikmati masyarakat sampai dengan akhir tahun. Ini mengacu kepada kuota penugasan yang diberikan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menambah maupun mengurangi kuota subsidi. Apabila terdapat wilayah yang membutuhkan tambahan alokasi karena tingginya konsumsi, pemerintah daerah dapat mengajukan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
“Kalau kemudian ada wilayah-wilayah yang membutuhkan penambahan, tentunya akan diajukan ke pusat sebelum kami melakukan penambahan alokasi kuota,” katanya.
Ahad mengungkapkan, konsumsi BBM subsidi di wilayah Jatim secara umum telah menyerap lebih dari 50 persen kuota yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masih terdapat beberapa bulan hingga akhir 2026 yang harus dipastikan kebutuhan energinya tetap terpenuhi.
Menurutnya, tingginya konsumsi tersebut menunjukkan bahwa BBM subsidi memang banyak digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas sehari-hari hingga kegiatan ekonomi.
“Lebih dari 50 persen itu sudah diserap oleh masyarakat untuk beraktivitas, untuk bepergian dan lain-lain. Ini menjadi tantangan tersendiri karena masih ada sisa waktu sampai akhir tahun yang perlu dipastikan BBM tetap tersedia,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan kebutuhan energi yang melebihi kuota, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Setiap bulan, kondisi kuota dan realisasi konsumsi dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi.
Jika berdasarkan proyeksi kebutuhan menunjukkan adanya potensi kekurangan kuota, pemerintah daerah dapat melakukan pengajuan penambahan kepada pemerintah pusat.
Ahad mengatakan, semakin cepat pengajuan dilakukan berdasarkan proyeksi kebutuhan yang telah dihitung, semakin baik pula proses antisipasinya.
“Kami terus berkoneksi dengan pemerintah daerah. Setiap bulan kami laporkan berapa jumlah kuota yang tersedia bagi daerah tersebut. Tentunya ini menjadi evaluasi pemerintah daerah untuk kemudian memperhitungkan dan melakukan pengajuan,” pungkasnya.
Dengan koordinasi tersebut, Pertamina berharap ketersediaan BBM subsidi dan LPG tetap terjaga sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai kuota dan penugasan pemerintah hingga akhir tahun 2026.(Sfl)
